Tuesday, August 6, 2019

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN memberi pengarahan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Papua serta meninjau Kantor Kesekretar

Jayapura (5/8/19) - Berkembangnya suatu kota tidak luput dari perencanaan tata ruangnya yang meliputi Rencana Tata Ruang Wikayah (RTRW) hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun hal tersebut bisa jadi pisau bermata dua karena tidak diikuti pola tata ruangnya alias pembangunan yang dilakukan terindikasi melanggar tata ruang. Dengan adanya PPNS Penataan Ruang, diharapkan terhadap kasus pelanggaran tata ruang yang terjadi di beberapa kota di Provinsi Papua dapat teridentifikasi dan terverifikasi dengan cepat. Banyak kasus terjadi dibeberapa tempat adalah misalnya terhadap rencana tata ruang belum sempat dimanfaatkan namun sudah direvisi. Dalam arahannya, Dirjen PPRPT menyebutkan bahwa saat ini dan kedepannya penyusunan RDTR akan berbasis pada bidang-bidang tanah.
.
Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang Provinsi Papua, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi melalui keputusannya telah memfungsikan eks Kantor Pertanahan Kota Jayapura menjadi Kantor Kesekretariatan Bersama yang akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan struktur organisasinya dengan melibatkan BPN selaku tuan rumah serta unsur-unsur Pemerintah Daerah seperti Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dinas PU didalam keanggotaannya. Dikatakan oleh Dirjen PPRPT, kantor ini harus menjadi "rumah" bagi seluruh PPNS Penataan Ruang di Papua. "Rumah yang saya maksudkan disini tidak terbatas pada gedung bangunannya saja, melainkan suasana rumah itu sendiri dan teman-teman PPNS harus merasa nyaman berada didalamnya". (GemaTifa).

#atrbpnkinilebihbaik
#bpnpapuapastibisa
#MajudanModern
#KerjaBerdampak